Indonesia dan Asean Sosio Cultural Community (ASCC)

1. Daya Saing Indonesia Dalam Menghadapi Asean Socio-Cultural Community

untuk menghadapi ASCC pemerintah perlu memperhatikan berbagai hal antara lain konsisi sosial budaya masyarakat Indonesia dan indeks kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung pembangunan nasional. Secara umum dari sudut sosial budaya, masyarakat Indonesia sebagain besar masih berbudaya agraris yang lebih cenderung memegang kuat aturan tradisional, dan sulit menerima hal baru walaupun hal itu bagus dan berguna.Pada aktualisasinya, masyarakat yang berbudaya agraris cenderung memegang teguh fenomena ikatan kesukuan (primordialisme) dengan mengikuti mindset orang yang dituakan. 

Berbagai mindset tersebut harus dapat digeser sehingga masyarakat mampu memahami hadirnya berbagai perubahan yang akan terjadi, seperti akan hadornya ASCS yang harus dihadapi dengan terbuka dan penuh daya saing.Adapun dari sudut indeks kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung pembangunan nasional dalam rangka menghadapi ASCS, Badan Perencanaan Nasional mengidentifikasi bahwa pada tahun 2011 peringkat daya saing dunia dalam urutan 10 teratas tetap disominasi oleh Negara-negara eropa, dan Indonesia menempati peringkat ke 46, turun dua tingka dari 2010. 

Berikut ini adalah daftar 10 negara dengan daya saing tertinggi.

Beruikut adalah daftar indeks daya saing negara ASEAN

2. .      Upaya Yang harus dilakukan Indonesia untuk Menghadapi ASCS 

a.       Kebijakan Internal 

-       Menyusun grand design kebijakan nasional Indonesia dalam menyikapi ASCS yang dikelola secara terpadu di bawah koordinasi Mentri coordinator yang berkewajiban menyusun kerangka identifikasi dan perumusan kebutuhan program di masing-masing bidang permasalahan Asean. 

-       Mendorong kementrian coordinator yang membidangi pelaksanaan implementasi ASCS untuk memetakan, merumuskan, menganalisi dan menetapkan ketercapaian program yang terkait dengan ASCS 

-       Mendorong terbentuknya lembaga yang khusus membidangi permasalahan ASEAN 

-       Mendorong kementrian sebagai first conceptor, pemerintah provinsi sebagai second conceptor dan pemerintah kabupaten/kota sebagai leanding sector secara terprogram dan sinergis dalam menyikapi pelaksanaan ASCS. 

-       Meningkatkan rasa cinta tanah ai

-       Mengembangkan Asean Studies Center 

b.      Kebijakan eksternal 

-      Melakukan penguatan diplomasi multilajur dengan melibatkan segenap komponen bangsa. 

-       Intensifikasi kerja sama di bidang sumber daya manusia 

-   Menyusun formulasi program=program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat antarnegara Asean dengan melibatkan unsure pemerintah dan Negara-negara asean lainnya. 

-       Menyusun formulasi tentang: 

a)      Capaian teknis dari ASCS, khususnya pada elemen Building the ASEAN Identity secara jelas dan tegas. 

b)      Aturan yang mengikat semua Negara anggota Asean untuk berkomitmen dan melaksanakan program-program ASEAN yang telah disepakati. 

'c)      Ketahanan regional

0 komentar

Kerjasama Bidang Pembangunan Sosial Masyarakat ASEAN

1. Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan

kerjasama yang paling menonjol di bidang kesehatan adalah upaya penanggulangan penyakit menular. penanggulangan penyakit menular di ASEAN dilakukan melalui mekanisme ASEAN Expert Group on Communivable Disaster (AEGCD).Program utama dalam kerangka AEGCD dilaksanakan melalui ASEAN+3 Infectious Diseases Programme (ASEAN+3 EID Program). Fase ke-2 program tersebut (2006-2009), terdiri dari sejumlah prioritas sebagai berikut:

-       Identifikasi dini emerging infectious diseases/penyakit menular (termasuk HIV dan AIDS; SARS, AI), serta langkah penanggulangannya. 

-       Pembangunan kapasitas yang terkait dengan emerging concerns di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;

- Penyusunan Kebijakan dan pendekatan terpadu dalam penanganan kesehatan bagi para manula serta tradisional. 

2.      Kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan

 Bentuk kerjasama lain yang diupayakan untuk terus diperkokoh ditingkat ASEAN adalah penanganan lalu lintas pekerja migrant (migrant workers). KTT ASEAN ke-12 di Cebu pada bulan Januari 2007 secara khusus telah berhasil mengesahkan suatu Deklarasi mengenai upaya perlindungan terhadap hak-hak para pekerja migran. 

Pada pertemuan Senior Labour Officials Meeting (SLOM) ke-5 tersebut juga telah disepakati untuk mengawali proses guna menindak lanjuti Deklarasi dimaksud. Melalui usulan Indonesia, telah disepakati pembentukan  suatu Forum on Migrant Workers  yang tugasnya antara lain membahas tindak lanjut Deklarasi melalui ASEAN Committee on the Implementation of Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers (ACMW).

3.      Kerjasama Bidang Pembangunan Pedesaan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan 

Upaya penghapusan kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan akhir yang ingin dicapai dalam rangka pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015. Oleh karena itu, berbagai program kegiatan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial di tengah tengah masyarakat ASEAN akan terus diupayakan untuk diperkuat dan lebih diintensifkan

4.      Kerjasama Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial 

Kerjasama di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD). SOMSWD memfokuskan pada program-program kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain kependudukan, anak-anak, penyandang cacat, lansia dan keluarga.

0 komentar

KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA ALAM ASEAN COMMUNITY

1. Kerjasama Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menuju terbentuknya komunitas ASEAN 2015 adalah meningkatkan daya saing kawasan, dengan cara memperkuat kapasitas masyarakat ASEAN dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut negara-negara ASEAN sepakat untuk mengembangkan kerjasama iptek dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

1.      Kerjasama Lingkungan Hidup  
Guna mendukung pencapaian kawasan ASEAN yang bersih dan hijau, antara lain telah diidentifikasikan sebanyak 12 bidang kerjasama lingkungan yang menjadi prioritas, yaitu:    
-          Memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai pada tingkat global seperti isu perubahan iklim (climate change) serta penanganan produk kimia dan limbah kimia . 
-          Memperkuat kerjasama dalam penanganan polusi asap lintas batas 
-          Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting lingkungan
 -          Mempromosikan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
 -          Memperbaiki pengelolaan lingkungan perkotaan dan memperkuat good governance  di kawasan perkotaan 
 -          Memperkuat upaya pengawasan, sehingga pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 -          Memperkuat kerjasama dalam  pengelolaan kawasan pantai dan pemanfaatan sumberdaya laut secara lestari dan ramah lingkungan (coastal and marine environment )
 -          Memperkuat upaya konservasi alam dan keanekaragaman hayati
-          Mempromosikan ketersediaan sumber air bersih bagi semua penduduk ASEAN 
-          Mempromosikan mekanisme pertanian dan pemanfaatan lahan secara ramah lingkungan
-          Mempromosikan pengelolaan hutan secara lestari  
-          Memperkuat kerjasama dalam pengelolaam dan pemanfaatan sumber daya mineral secara lestari. 

2.      Kerjasama Penanggulangan Bencana Alam 
The Declaration of ASEAN Concord II, yang ditandatangi di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, mempertegas kembali tentang pentingnya mengintensifkan kerjasama penanganan bencana di kawasan. Untuk dapat mengoptimalkan kejasama dimaksud maka negara negara ASEAN sepakat membentuk Komite Penanganan Bencana - ASEAN Committee on Disaster Management-ACDM. Komite ini diberikan mandat  untuk mengelola kerjasama penanganan bencana, termasuk mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatannya.  Sesuai dengan mandat yang diberikan, ACDM menyusun ASEAN Regional Programme on Disaster Management-ARPDM, yaitu Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana. ARPDM antara lain memuat kerangka kerjasama penanganan bencana antar negara ASEAN dan juga dengan mitra dialog serta organisasi internasional untuk periode 2004 – 2011.   
Rangkaian program terpadu ARPDM, mencakup lima komponen inti yaitu : 
a.            Establishment of ASEAN Regional Disaster Management Framework; 
b.            Capacity Building; 
c.            Sharing of Information and Resources; 
d.            Promoting Collaboration and Strengthening Partnerships; serta 
e.            Public Education, Awareness and Advocacy.

0 komentar